MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS KEMENTERIAN ESDM ATAS ISU TAMBANG NIKEL DI RAJA AMPAT

Penelitian ini menganalisis manajemen krisis reputasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dalam menghadapi tekanan advokasi jaringan LSM lingkungan, khususnya Greenpeace Indonesia dan WALHI, atas isu pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang mencapai puncak pada Juni 2025. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan mengintegrasikan analisis dokumen, siaran pers resmi, laporan investigasi LSM, dan pemberitaan media nasional. Kerangka teoritis yang digunakan mencakup model Situational Crisis Communication Theory (SCCT) Coombs (2014), model Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) Reynolds dan Seeger (2005), serta Outrage Analysis Sandman (1993). Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ini merupakan preventable crisis yang dipicu oleh kegagalan sistemik dalam fase pra-krisis, terutama absennya sistem deteksi dini dan rencana komunikasi krisis yang terstruktur. Fragmentasi pesan antara Kementerian ESDM dan Kementerian KLH menjadi defisit kritis yang memperburuk krisis. Greenpeace Indonesia berhasil mengontrol agenda media melalui kampanye digital terkoordinasi, sementara ESDM gagal mengimplementasikan enam prinsip CERC secara konsisten. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman manajemen krisis lembaga publik di era digital, serta menawarkan rekomendasi strategis berbasis kerangka CERC untuk penguatan tata kelola komunikasi krisis kementerian.

Keywords: manajemen krisis, Strategi Komunikasi, Respons krisis, jenis krisis, reputasi, media sosial